Mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar lagi pada tanggal 20 Oktober, tepat di hari pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 bila tuntutan tak didengarkan pemerintah.
Dalam aksinya hari ini, mahasiswa memblokir jalan . Sebagian badan jalan dijadikan ruang unjuk rasa dan bakar ban-ban bekas. Mereka memprotes keras larangan berunjuk rasa oleh polisi.
"Kapolda tidak berwenang untuk melarang kami berdemonstrasi, melarang sampaikan aspirasi di depan publik," kata Muhammad Aqsa BS, koordinator lapangan aksi unjuk rasa mahasiswa UNM atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM.
Di spanduk yang mereka bentangkan, tuntutan yang tertulis berbunyi tunda pelantikan, selesaikan sejumlah permasalahan.
"Kami sebenarnya tidak ada tujuan untuk mengganggu pelantikan tapi kalau tuntutan kami tidak diindahkan karena kami jauh dari Jakarta maka kami akan turun lagi tanggal 20 Oktober nanti," kata Aqsa.
Dia menambahkan, tuntutan yang akan diusung dalam aksi besar-besaran 20 Oktober mendatang adalah segera terbitkan Perpu KPK, selesaikan kasus pelanggaran HAM mulai dari tragedi trisaksi, kematian Munir hingga penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Tuntutan lain adalah selesaikan masalah asap di Sumatera dan Kalimantan dan menolak RUU yang tidak pro rakyat.
Sementara itu, mahasiswa Unismuh Makassar atas nama Gerakan Mahasiswa Sospol Unismuh yang juga turun aksi menyatakan aksinya hari ini adalah hari pertama dari rangkaian aksi maraton yang akan mereka gelar hingga 21 Oktober nanti pasca pelantikan presiden.
Muhammad Imam Anugrah, salah seorang orator dari unjuk rasa mahasiswa Unismuh ini mengatakan, banyak aspirasi mereka yang digaungkan sejak 24 September lalu tidak sampai ke pusat.
Kata Imam, hari ini turun ke jalan lagi dan akan terus berada di jalan jika aspirasi tidak didengarkan seperti segera membuat Perpu KPK, tidak menjalankan UU yang tidak pro rakyat dan menolak kenaikan tarif BPJS.
"Mahasiswa Unismuh menyatakan tidak menolak pelantikan. Tapi sebagai mahasiswa kami nyatakan menolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro rakyat. Ingat, kami akan turun lagi di jalan dengan jumlah massa yang lebih besar," katanya. (cnn)