GELORA.CO - KPK menyatakan tak dilibatkan Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet di periode kedua. Padahal pada 2014 lalu, Jokowi meminta masukan KPK ketika ingin memilih calon menteri di periode pertamanya.
"Kita tidak diikutkan (dalam penyusunan kabinet)," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (14/10).
Syarif memahami memilih menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Ia pun berharap Jokowi dapat memilih calon menteri yang memiliki rekam jejak baik.
"Itu adalah hak prerogatif presiden, kalau kita dimintai kita akan memberikan masukan. Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ucap Syarif.
Diketahui saat ini sudah dua nama menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK yang terjerat kasus di KPK. Kedua menteri itu yakni eks Menteri Sosial Idrus Marham dan eks Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Selain dua orang itu, nama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kerap disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi di KPK. Namun hingga kini Enggar dan Lukman Hakim masih berstatus saksi.
"Tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela. Dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik, dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," kata Syarif.
Sebelumnya Jokowi menyatakan susunan kabinetnya bersama Ma'ruf Amin sudah hampir rampung. Ia mengatakan nama-nama menteri yang akan membantunya di periode kedua akan diumumkan di hari pelantikan atau sehari setelah pelantikan yaitu Senin (21/10). [kp]