GELORA.CO - Pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga menjadi gebrakan baru Joko Widodo usai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 yang disampaikan dalam pidato perdana kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI.
Dalam pidato tersebut, Presiden akan menghapus eselon 3 dan 4. Praktis jika hal ini terwujud, hanya akan ada eselon 1 dan eselon 2.
Rencana ini langsung disoroti oleh anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie yang menilai pemangkasan tersebut terlalu berlebihan.
Saya setuju (pemangkasan), cuma jangan dua lah, terlalu ekstrem," ungkap Jimly di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (20/9).
Menurutnya, pemangkasan eselon cukup dilakukan satu tingkatan di kementerian. Hal itu agar tak menyulitkan pejabat dalam menjalankan kebijakannya. Sebab menurutnya, antara eselon 1, 2, dan 3 saling berkaitan.
"Start pengambilan keputusan itu direktur-direktur memberi direction sedangkan Dirjen hanya stafnya pimpinan yang mengoordinasi. Baiknya semua proses keputusan selesai di eselon dua, pelaksananya nanti eselon dua dan tiga, eselon satunya koordinator saja. Jadi tiga eselon, jangan dua. Terlalu ekstrem,” jelasnya.
Kendati demikian, jika rencana tersebut tetap akan diterapkan, harus sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku.
“Ya itu ada aturananya. Tapi semangat Presiden itu bagus, harus didukung. Itu yang penting," tandasnya. (Rmol)