OLEH: YUDHI HERTANTO
GELORA.CO - ESKALASI politik di akhir babak, layaknya sebuah pertunjukan, menghadirkan banyak kejutan. Di tengah turun naik dinamika sosial politik, isu kabinet tampaknya masih mencari format.
Pertemuan pada pengujung masa jabatan, untuk masuk ke periode pelantikan lanjutan, menjadi isyarat tentang potensi kompromi dan berbagi.
Situasi itu, tampak akan menghangat di detik-detik penentuan. Formulasi kabinet akan menjadi kejutan pamungkas dari riuh rendah politik di bagian permukaan. Oposisi bukan pilihan menarik.
Semua pihak berhitung. Bahkan untuk kawan koalisi yang di awal menyebut tanpa syarat. Politik memang soal kalkulasi kekuasaan. Di situ rasionalitas politik ditempatkan. Di sisi lain, kita berhadapan dengan irasionalitas keterbelahan hari ke hari.
Realitas Politik Kita
Sejalan dengan siklusnya, etape politik akan diwarnai dengan ketegangan, friksi, dan konflik sebelum menuju kepada format resolusi serta konsolidasi. Menggunakan model tersebut, maka wajar bentuk yang diambil adalah negosiasi dan akomodasi.
Problemnya, sengitnya persaingan dalam kontestasi politik, merembet jauh ke bawah. Membelah akar rumput, menciptakan memori yang sulit dihilangkan. Ada harga yang sangat mahal dalam demokrasi kita.
Polarisasi adalah fenomenanya. Realita yang terjadi jauh lebih buruk, bahkan saling menegasikan eksistensi. Irasionalitas terjadi. Meninggalkan kesadaran di bagian belakang, berjalan seiring dengan ketidakpercayaan.
Pada pendekatan post truth, ada soal di bagian terciptanya distrust. Realitas kebenaran menjadi subjektif. Emosionalitas menguat dibanding rasionalitas.
Kita terjebak di gelembung sabun yang memerangkap -filter bubble. Dengan begitu, hanya suara seirama yang dapat terdengar sebagai gema, yang diakui menjadi kebenaran -echo chamber.
Sementara, para elite dan oligarki telah selesai dalam pesta. Struktur di bagian bawah, menjadi kaki meja penyangga bagi berlangsungnya pesta telah lapuk. Umbaran soal mewakili kepentingan publik, menjadi sangat klise.
Kajian Aspinall & Berenschot, dalam "Democracy for sale: elections, clientelism, and the state in Indonesia", terbitan Cornell University Press mengilustrasikan titik persoalan dimulai dari proses pemilihan politik. Di mana perilaku vote buying menjadi ancaman nyata dari proses demokratisasi, yang sejatinya diharapkan menghadirkan perwakilan bagi upaya untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Lebih jauh lagi, hal tersebut berhadapan dengan budaya patron-client yang menjadi bagian dari kehidupan sosial kita. Praktis setiap pergantian episode kepemimpinan nasional, tidak ada yang berubah terkait dengan budaya politik.
Seolah-olah, penguasanya boleh berganti, tetapi cara dan metode pengelolaan kekuasaan nyaris tidak berubah. Kekuasaan selalu bersifat tertutup, menjauh dari publik. Bahkan hasil dari sebuah proses demokrasi, secara paradoks justru berhadapan dengan persoalan kredibilitas dan legitimasi.
Pertarungan Kabinet
Meski berulang kali menyatakan kabinet telah disusun, tetapi ruang kompromi masih terus dibuka. Membangun konsolidasi dengan upaya merangkul untuk menciptakan stabilitas roda pemerintahan tentu sebuah hal baik, bagi kepentingan kekuasaan.
Problemnya, perlu ada pendamping penyeimbang, sebagai upaya melakukan counter discourse. Hal itu yang seharusnya diambil melalui peran oposisi. Bagaimana bila tidak ada yang berminat memproklamirkan pandangan berbeda? Hanya gerakan masyarakat sipil yang tersisa.
Pascapemilihan, kubu yang menang berada dalam tekanan kuat untuk berbicara tentang kontribusi dan jasa mendukung kemenangan. Sementara kubu yang kalah pun tidak tinggal diam untuk mendapat ruang bernafpas di dalam kekuasaan. Konflik baru pun dimulai.
Hak otoritatif, ada ditangan kandidat terpilih yang memiliki kewenangan dalam formulasi kabinet pendukungnya. Berbeda dari periode sebelumnya, yang dengan gegap gempita melibatkan KPK dan PPATK, opsi kabinet kali ini relatif sepi dari wacana publik. Selesai di ruang tertutup. Bahkan mungkin gelap.
Sekali lagi, itulah realitas politik kita. Kontroversi tidak berhenti. Panggung politik selalu memunculkan fragmen baru. Mereka yang tampak berbantahan, bisa menjadi mesra di belakang layar. Politik memang tidak ubah bagai naskah skenario sebuah drama.
Peta pertarungan berubah. Tidak ada kawan abadi, melainkan hanya ada kepentingan sejati. Pragmatisme adalah pilihan rasionalitas politik para elite dan oligarki. Padahal guncangan ketegangan membelah negeri, sampai ke bagian paling dalam kehidupan publik.
Layaknya lahan gambut, politik kita menyimpan bara api justru di bagian terdalam. Siap untuk menghanguskan. Model kompromi dari resolusi tingkat tinggi para ketua partai akan terlihat dari bentuk kabinet dan susunan personel yang terlibat.
Indonesia Post-Jokowi
Di bagian akhir, struktur kabinet akan menjadi cerminan bagi peta politik baru di masa mendatang. Harus diakui, kabinet bentukan penguasa terpilih sekaligus dapat dijadikan sebagai indikator politik pasca-Jokowi. Maka siapa yang dapat mengakses kekuasaan lebih banyak, akan berpotensi menjadi pemenang di kemudian hari.
Politik membutuhkan resources, baik sumber daya manusia maupun bentuk lain secara material. Figur Jokowi yang bukan ketua partai menjadi menarik. Karena kedudukannya akan sangat terkait dengan kepentingan partai politik dimana berasal.
Kejutan masih belum berakhir. Partai oposisi agaknya dan bisa jadi dimasukan dalam formatur kabinet, untuk menyeimbangkan tekanan dari kubu koalisi. Sementara induk partai penguasa akan memperoleh slot pengisi kabinet lebih banyak. Drama politik akan terus terjadi.
Peran protagonis dan antagonis dapat saling bersalin rupa. Figur sentral yang kuat dalam kabinet dapat menjadi barometer kepemimpinan lanjutan. Titik pangkal persoalan baru, bagaimana pemimpin mampu membangun keseimbangan dari berbagai tarikan kepentingan tersebut?
Menjawab problem clientelisme, hanya dapat dilakukan dengan kemandirian kepemimpinan. Dalam teori Compliance Gaining, kemampuan kepeminpinan dalam membangun kepatuhan struktur di tubuh organisasi, hanya tercipta melalui ekspertise atas kompetensi -knowledge, skill, attitude kepemimpinan dengan kombinasi pengelolaan power yang dimiliki.
Bila kekuasaan hendak menjaga harkat dan martabat diri untuk menjadi pelayan publik, perlu memastikan suara dan aspirasi publik, dengan menyerap serta kerja yang berorientasi pada kepentingan publik sebagai panduan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tidak banyak waktu tersisa, segera putuskan!
Yudhi Hertanto
Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid(rmol)