GELORA.CO - Langkah aparat kepolisian dalam menjaga kondusivitas dan kestabilan keamanan ibukota, saat pelantikan presiden dan wakil presiden menuai apresiasi.
Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute, Bambang Saputra memuji diskresi polisi yang tidak memberi izin untuk menggelar aksi jelang dan saat pelantikan Joko Widodo-Maruf Amin, tepatnya mulai dari Selasa (15/10) hingga Minggu (20/10).
"Saya sangat menyambut baik dan memberi apresiasi kepada Polri khususnya Polda Metro Jaya yang telah mengambil langkah cepat dan tepat," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (15/10).
Bambang menilai bahwa demokrasi merupakan demonstrasi merupakan ciri dari sebuah demokrasi. Hal itu secara hukum memang diperbolehkan.
Namun jika menilik berbagai aksi yang dilakukan belakangan, maka demonstrasi rawan ditunggangi penumpang gelap yang memancing keributan dan berubah jadi anarkis.
"Atas dasar itu, maka sangat logis dan realistis bila Polri mengambil tindakan yang sangat strategis mengeluarkan diskresi dengan berpijak pada UU 30/2004," tegasnya.
Bagi Bambang, stabilitas keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang utama. Untuk itu, dia mengingatkan kepada pihak-pihak yang ingin menunggangi aksi agar mengurungkan niat.
“Sebab, penggalangan massa untuk berdemostrasi secara tidak intelek sejatinya merugikan kita semua sebagai bangsa," pungkasnya. (Rmol)