GELORA.CO - Jelang pelantikan presiden Joko Widodo (Jokowi) 20 Oktober mendatang, kursi menteri mulai kasak-kusuk dibicarakan di berbagai kalangan. Meskipun pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, namun ada yang menyatakan jabatan menteri adalah jabatan politis karena erat kaitan dengan kompensasi politik.
Hal ini terkait dukung mendukung partai peserta pemilu dalam kontestasi pilpres April lalu. Salah satu partai yang tengah diperbincangkan adalah Partai Gerindra yang dinilai sebagaian pengamat akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Menurut Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Andre Rosiade, partai berlambang burung garuda itu hingga kini belum dapat memutuskan apakah akan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja atau tetap menjadi oposisi seperti 2014. Namun, keputusan tersebut dikembalikan lagi kepada Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.
“Sikap Partai Gerindra sesuai dengan rapat Dewan Pembina dua bulan lalu, kami serahkan kepada Pak Prabowo untuk memutuskan apakah Partai Gerindra di dalam pemerintahan atau di luar,” kata Andre di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Legislator dari dapil Sumatera Barat ini tak mengetahui kemungkinan apa yang diambil mantan Danjen Kopassus itu. “Karena saya juga menunggu keputusan resmi Pak Prabowo,” ujarnya.
Kendati begitu, ia ingin memastikan anggota DPR RI terpilih dari Partai Gerindra dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dengan baik. Termasuk fungsi check and balances kepada pemerintah.
“Jika kurang baik kinerjanya kita kritik dan kasih masukan, jika baik kita support . Intinya, fungsi dan tugas pokok Partai Gerindra DPR RI berjalan baik, Insya Allah,” tutur Kepala Departemen Penggalangan Jaringan Mahasiswa dan Pemuda DPP Partai Gerindra ini. [ns]