GELORA.CO - Sejumlah partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sepertinya menolak kehadiran Gerindra di barisan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. Namun Gerindra mengatakan saat ini banyak persoalan negara yang harus diselesaikan bersama-sama.
"Kondisi saat ini banyak persoalan pelik yang membuat kita harus bersatu mengedepankan kepentingan rakyat dan meninggalkan ego masing-masing," kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman , Minggu (13/10/2019).
Meski demikian, ia tak menjawab gamblang saat ditanya soal kepastian sikap politik Gerindra. Menurutnya suara-suara kader di daerah sangat dinamis.
Ia menyebut sikap politik Gerindra akan ditetapkan dalam rakernas partai yang rencananya digelar pada 15-17 Oktober 2019. Habiburokhman mengatakan sang ketua umum, Prabowo Subianto, akan memerhatikan keinginan para kader.
"Tradisi demokrasi kami begitu, untuk hal strategis Pak Prabowo minta pendapat kader. Setelah beliau memutuskan, kami semua akan patuh. Saat ini sudah banyak rekan-rekan buat usulan tertulis kepada beliau," ujarnya.
Dia pun sempat menyinggung soal kursi menteri. Menurut Habiburokhman, hingga saat ini belum ada kejelasan soal pos-pos menteri yang diberikan Jokowi. Selanjutnya, jika ada partai yang dipercaya mengisi pos menteri, Habiburokhman meminta hal itu dipandang sebagai tugas bangsa.
"Sejauh ini setahu saya belum ada kursi menteri yang fixed untuk partai mana. Namun demikian, penentuan siapa jadi menteri apa tidak boleh dipandag sebagai sekadar bagi-bagi kue kekuasaaan," kata Habiburokhman.
"Kalau pun ada partai yang mendapatkan kursi menteri, harus dimaknai sebagai pembagian tugas kebangsaan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago meminta Gerindra tetap menjadi oposisi. Menurutnya, oposisi berperan penting dalam check and balances pemerintahan. [cb]