GELORA.CO - Satu per satu parpol koalisi oposisi membuat manuver dengan mendekat ke koalisi pemerintah.
Terbaru, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Keduanya bahkan menggelar pertemuan tertutup sampai lebih kurang dua jam di kediaman Surya Paloh di Jalan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019).
Partai Nasdem sendiri sebelumnya disebut-sebut sebagai parpol yang paling menolak kehadiran partai berlambang kepala burung Garuda itu dalam koalisi pemerintah.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana.
Yang kemudian disambung dengan kedatangan Prabowo Subianto di hari yang sama.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengakui, Indonesia memang membutuhkan pemerintahan yang kuat.
Hanya saja, jika benar Demokrat dan Gerindra bergabung dengan pemerintah, maka hal itu akan menjadi sinyal yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.
“Jika Gerindra masuk dan Demokrat juga sudah menyatakan untuk mendukung, artinya pemerintah akan dominan dan menjadi kekuatan mayoritas, karena tidak ada kontrol,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).
Pasalnya, secara tidak langsung, akan membangkitkan kediktatoran masa-masa Orde Baru dimana tidak ada kekuatan oposisi sebagai penyeimbang.
“Ini berbahaya karena oposisi menjadi lemah. Mohon maaf, ini seperti yang terjadi pada orde baru,” bebernya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menilai, ketika pemerintah menjadi kekuatan dominan, potensi terjadinya penyalagunaan kekuasaan pun akan sangat signifikan.
“Bisa jadi tidak ada lagi partai yang mengkritik, semua partai seperti paduan suara. Ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Ujang mengakui, bahwa koalisi pemerintah saat ini memang cukup ‘sexy’ dan tak lepas dari perhelatan pesta demokrasi lima tahunan.
Sebab, dengan berada di barisan pemerintahan, setidaknya bisa menambah logistik partai untuk pertarungan di Pemilu 2024 mendatang.
“Misalnya mendapat menteri, pasti untuk cari logistik (2024), maka semua rebutan (bergabung dengan koalisi pemerintahan),” ulasnya.
Menurut hematnya, kondisi saat ini membuat semua kekuatan politik untuk sama-sama mengamankan diri masing-masing.
“Jokowi ingin mengamankan diri sampai akhir jabatan, parpol-parpol juga ingin aman di (Pemilu) 2014. Jadi persoalannya rakyat dilupakan,” ingatnya. [ps]