GELORA.CO - Mahasiswa berkomitmen untuk menjadi oposisi pemerintah. Komitmen itu dilakukan lantaran pemerintah lebih berpihak pada elite ketimbang rakyat.
Begitu terang Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Rizki Ari Wibowo saat diskusi publik di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Jalan Warung Jati Timur Raya No. 7 Jakarta Selatan, Kamis (3/10).
Dalam diskursi bertema "Quo Vadis Demokrasi dan Penegakkan Hukum Indonesia" itu, Rizki menguraikan bahwa keberpihakan pemerintahan Jokowi terhadap para elite dapat dilihat dari polemik RUU KPK yang disahkan DPR beberapa waktu lalu.
Padahal UU KPK ini tidak masuk dalam Prolegnas. Jadi ada hal yang diumpetin, istilahnya itu diumpetin oleh DPR. Mengapa di akhir masa jabatan terburu-buru mengesahkan UU yang tidak masuk ke Prolegnas. Dan banyak UU yang kontroversial seperti RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dan lainnya," terang Rizki.
Tidak hanya masalah RUU, Rizki turut menyinggung tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengawal aksi mahasiswa. Bahkan di Kendari, katanya, mahasiswa Universita Halu Oleo, Randi tewas tertembak saat menyampaikan aspirasi.
"Tindakan tersebut tidak sesuai dengan protap dan melukai mahasiswa,” katanya.
Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa akan terus mengkritisi untuk menjadi mitra kritis pemerintah," tutup Rizki. (Rmol)