GELORA.CO - Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengaku heran soal anggaran lem aibon mencapai Rp 82 miliar untuk 37.500 orang. Ia mempertanyakan tujuan dari adanya anggaran tersebut.
Willam mendapatkan akses untuk membuka draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Dalam draf tersebut tertuliskan lem aibon direncanakan dibeli Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk 37.500 orang.
"Lem aibon itu dibeli untuk 37.500 murid di DKI Jakarta. Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya," ujar William melalui akun media sosial instagramnya, @willsarana, Selasa (29/10/2019).
Dalam unggahannya, ia menampilkan tangkapan layar yang berisi draf soal lem aibon itu. Ia lantas mempertanyakan untuk apa lem aibon diberikan setiap bulan bagi siswa.
"Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulanya? Tolong jelaskan," tuturnya.
Untuk diketahui, KUA-PPAS dapat dibuka melalui portal situs resmi penyedia data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI, apbd.jakarta.go.id.
Dalam situs tersebut dituliskan, lem aibon itu dianggarkan untuk 37.500 orang. Harga satuannya disebutkan sejumlah Rp 184.000.
Pengadaan lem aibon ini untuk 12 bulan atau 1 tahun. Totalnya untuk anggaran ini dituliskan sebesar Rp 82,800,000.
Untuk diketahui, bukan hanya kali ini anggaran dalam KUA-PPAS 2020 Pemprov DKI menuai kontroversi.
 |
| Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuat anggaran kontroversial. Kali ini, Pemprov DKI melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, membuat anggaran untuk membeli lem aibon dengan total biaya mencapai Rp 82 miliar. |
Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran yang membengkak, salah satunya adalah anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik dari Rp 7,5 Miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Setelah ramai dikritik besaran anggaran ini direvisi menjadi Rp 21 miliar.
Selain anggaran untuk TGUPP, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base juga menjadi sasaran kritik lantaran mencapai Rp 12 Miliar.
Sedangakan anggaran lainnya yang dinilai terlampau besar adalah anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebesar Rp 2,4 miliar. [sc]