GELORA.CO - Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief menyinggung kesepakatan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum NasDem Surya Paloh soal Amandemen UUD 1945 menyeluruh. Ia menilai dua tokoh tersebut pragmatis.
"Semoga kekhawatiran saya soal cita-cita Prabowo menghidupkan demokrasi terpimpin tidak terjadi. Saya betul-betul khawatir, apalagi beliau sering pragmatis seperti Surya Paloh," kata Andi Arief kepada wartawan, Senin (14/10/2019).
Di Twitter-nya, Andi Arief memposting informasi soal Paloh dan Prabowo yang dalam pertemuannya sepakat amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Andi Arief pun lalu membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo.
"Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa menyelamatkan jalan demokrasi yang benar menghadapi rencana demokrasi terpimpin ala Pak Prabowo, Surya Paloh dan beberapa kekuatan politik lainnya," tuturnya.
"Mereka menikmati demokrasi untuk memundurkannya," sambung Andi Arief.
Sekali lagi Andi Arief memberikan kritikan atas hal tersebut.
"Mereka tidak akan timbul tenggelam bersama rakyat, mereka timbul tenggelam dengan cita-cita kediktatoran," ucap dia.
Seperti diketahui, Prabowo dan Paloh memiliki beberapa kesepakatan hasil pertemuannya semalam, Minggu (13/10). Salah satunya adalah sepakat amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh.
"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelolah negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik," ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate di kediaman Surya Paloh, usai pertemuan Prabowo-Paloh.
Surya Paloh menjelaskan usulan Undang-undang Dasar 1945 bersifat menyuluruh artinya poin pembahasan tidak hanya terbatas pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) saja. Dia lalu menyinggung soal pemilu serentak.
"Banyak poin masalahnya tidak hanya terbatas membuat sebuah GBHN saja, banyak hal masalahnya. Misalnya katakan pemilu serempak, rumusan masalah konstitusi berdasarkan tafsiran dari pada UUD. Kita pikirkan bersama harus lanjut 5 tahun ke depan pemilu serentak, atau kembali berpisah, pemilu legislatifnya, pilpresnya," kata Surya Paloh.[dtk]