GELORA.CO - Aksi demonstrasi berujung dengan kericuhan yang terjadi beberapa pekan lalu diduga untuk menganggu stabilitas pemerintahan.
Hal ini diungkapkan pengamat intelijen Stanislaus Riyanta. Menurutnya, selain untuk mengganggu pemerintah mereka juga ingin menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi kemarin (aksi kericuhan) itu tidak faktor tunggal tetapi menggangu pemerintahan. Ujung-ujungnya turunkan Jokowi," ungkap Stanislaus dalam diskusi publik bertema "Demokrasi yang Beradab" yang diinisiasi Jaringan Aktivis Nusantara dan Garda Nawacita di Apollo Cafe, Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).
Stanislaus menambahkan, dalam sebuah aksi pasti ada kelompok yang memiliki aspirasi sendiri. Ada pula oknum yang hanya ikut-ikutan sementara yang paling parah ada kelompok yang disiapkan untuk membuat kerusuhan.
"Situasi tersebut dinilai sangat rawan berpotensi jadi celah masuknya ancaman yang sangat besar dan dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak suka dengan pemerintah," imbuhnya.
Stanislaus mencontohkan salah satu dosen yang ditangkap polisi karena diduga menyiapkan bom molotov.
"Lihat saja, jangankan mahasiswa, dosen saja ditangkap karena menyiapkan bom molotov. Ada barisan sakit hati yang menungganginya sehingga perlu diperiksa ke psikiater untuk memastikan ada gangguan jiwa atau tidak," paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) Willy Prakarsa.
Dia menuding ada kelompok yang masih belum bisa menerima kenyataan dan belum bisa legowo untuk berdemokrasi dengan baik dan tidak ingin Indonesia damai.
"Ada yang tidak menerima kenyataan dan belum bisa legowo," kata Willy.
"Kaji secara matang agar memahami benar aspirasi yang disuarakan. Kita sudah mempunyai pemimpin yang baru dan bagi yang sakit hati dendam, bisa lah bertarung di periode 2024," tutup Ismail.(rmol)