Oleh: Roy T Pakpahan
Hari ini Jokowi-Ma`ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wapres Republik Indonesia periode 2019-2024. Namun pelantikan kali ini kalah greget dengan saat Jokowi dilantik sebagai Presiden pada tahun 2014. Nuansa dan rasa kebatinan rakyat Indonesia tidak seantusias biasanya. Apalagi ada sebagian rakyat dan mahasiswa menyambut pelantikan ini dengan aksi demo turun ke jalan menolak Jokowi. Ini ada apa?
Sejak jauh-jauh hari rejim yang sedang berkuasa sudah meminta rakyatnya harus ikut gembira dan ikut bahagia menyongsong pelantikan Jokowi -Ma`ruf? Apakah ini karena rejim sudah menelisik ada `ketidakbahagiaan` yang menyelimuti kebathinan sebagian rakyat sehingga perlu diseru untuk ikut bergembira ?
Ironis dan anehnya mengajak bahagia sambil mengumumkan bahwa sudah disiapkan 31.000 pasukan pengamanan pelantikan Presiden. Emang mau perang dengan siapa? Lho katanya Presiden pilihan rakyat, tapi kok takut sama rakyatnya sendiri? Demo sampai harus dilarang padahal hak menyatakan pendapat dijamin UUD 1945.
Apakah mungkin, kebahagiaan itu bisa dipaksakan terhadap rakyat ? Atau sederhananya, mungkinkah bisa memaksa rakyat harus pura-pura ikut bahagia bersama Presiden terpilih lewat pemilu paling bermasalah dalam sejarah demokrasi Indonesia, sambil menyaksikan dengan ironi para petinggi partai yang sempat terbelah dalam rivalitas Jokowi vs Prabowo, justru sedang berbahagia berbagi jatah kekuasaan.
Di era reformasi ini, tentu saja tidak bisa memaksa rakyat untuk bahagia. Rakyat itu bahagia, jika kebutuhan hak asasi mereka yang paling mendasar, baik sandang, pangan maupun papan terpenuhi. Saat ini, rakyat sulit makan, sulit punya papan dan sulit penghasilan. Yang punya rumah saja sekarang digusur untuk memuluskan proyek mercusuar rejim.
Rakyat juga tidak mendapatkan empati, saat rakyat menjadi korban di Wamena, korban gempa, korban bencana alam, rejim justru menuding rakyat hanya jadi beban. Saat mahasiswa menuntut keadilan, justru dituding perusuh, mau menggagalkan pelantikan Presiden. Juga dituduh terpapar radikalisme. Mahasiswa tewas ditembak, bukannya diusut malah dicari kambing hitam penyebabnya.
Saat punggawa penguasa menyeru kepada segenap rakyat untuk turut berbahagia menyambut pelantikan Jokowi - Ma`ruf, itu alasan rakyat untuk bahagia apa ? Apa setelah pelantikan rakyat dijamin makannya ? Kesehatannya ? pekerjaan atau penghasilannya ? Bahkan menjelang pelantikan, rakyat diteror oleh sejumlah kebijakan yang mencekik. Dari urusan debt collector tertunggak BPJS Kesehatan sampai horor pungutan pajak.
Jadi, kebahagiaan rakyat itu sederhana. Cukup sediakan jaminan secara individu atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Beri jaminan kolektif bagi keamanan, kesehatan dan pendidikan. Sesederhana itulah kebahagiaan rakyat yang memang sudah lelah bertahun-tahun tertindas terus.
Jika ini belum bisa dipenuhi penguasa, maka sangat sulit bagi rakyat bisa mengunggah tawa apalagi bergembira dan bahagia. Bahagia didefinisikan sebagai rasa atau suasana bathin yang merasa senang, gembira, tenang karena terpenuhinya kebutuhan atau hajat yang bersifat fisik baik berupa sandang, pangan dan papan, juga karena terpenuhinya kebutuhan mental baik karena sebab mendapat penghargaan, penghormatan, rasa empati, perhatian, dan dukungan pihak lain terhadap dirinya.
Rasa bahagia itu spontan natural, tidak bisa diperoleh dengan pencitraan. Beda dengan elektabilitas, yang bisa dijemput dengan pencitraan semu dan survei pesanan.
Lihat saja, apa yang dilakukan mereka ketika ribuan mahasiswa, pelajar, buruh dan umat Islam berteriak-teriak agar parlemen tidak meloloskan Revisi UU KPK dan RU-KUHP, mereka justru tidak menghiraukannya. Mereka tidak peduli sekalipun rakyat sampai mati dan berdarah-darah ketika menyampaikan aspirasinya.
Mahasiswa dan rakyat dibiarkan berpanas-panasan, bahkan hingga meregang nyawa saat berdemo. Para elit partai justru berpesta pora membagi jatah atas "kinerja"nya. Rakyat diluar banyak yang mandi keringat dan darah, sementara mereka sendiri masih sempat-sempatnya tertawa-tawa di dalam istana.
Rakyat bahagia dengan banyaknya pejabat korup yang tertangkap OTT KPK, sementara para dewan yang mulia justru murka dengan sepak terjang KPK. Intinya, antara rakyat dengan orang yang merasa mewakilinya di parlemen itu tidaklah satu selera, apalagi satu perasaan. Rakyat merasa tertolong dengan adanya OTT KPK, sementara mereka merasa tertodong dengan ketegasan KPK.
Kali ini yang kritis dengan masa depan Indonesia dan Jokowi justru datang dari pendukung Jokowi di periode pertama, yakni dari komunitas internasional dan LSM nasional. Lembaga keuangan internasional baik IMF dan World Bank sudah memberi sinyal bahwa fundamental ekonomi Indonesia negatif alias sangat sulit untuk bertahan di pertumbuhan ekonomi 5%, apalagi untuk melewatinya.
Begitu juga LSM berreputasi baik, seperti; YLBHI, KONTRAS, ICW juga kecewa dengan kebijakan rejim Jokowi yang justru lebih menyukai politik cari aman. Proyek infrastruktur yang jor-joran dan ada yang mangkrak membuat beban hutang semakin berat, sementara untuk memadamkan kebakaran hutan saja, rejim tak mampu berbuat banyak.
Jadi beban Presiden Jokowi di periode kedua ini sangat berat dan kompleks. Apalagi dia dikelilingi para sengkuni dan `tim hore` yang dikepalanya hanya ingin kekuasaan dan pemburu rente. Mereka sudah sangat bahagia mendukung yang salah (asal berduit) dan dengan segala cara menyingkirkan yang benar jika tidak mau diajak kompromi. Kalau faktanya sudah begini, masihkah sistem dan rejim ini harus dipertahankan dan kita terus dipaksa bersandiwara pura-pura bahagia?