GELORA.CO - Ada alasan tersendiri bagi Ketua Badan Eksekutif Indonesia Universitas Indonesia (BEM UI), Manik Margana Mahendra menolak undangan Presiden Joko Widodo untuk berdialog di Istana Negara.
Dalam sebuah video yang beredar, Manik menjelaskan bahwa penolakan undangan tersebut tak lain karena tak melibatkan masyarakat.
"Kami menyayangkan undangan terbuka hari ini yang hanya ditujukan kepada mahasiwa, tetapi tidak mengundang elemen masyarakat terdampak lainnya," ujarnya Manik, Jumat (27/9).
Gerakan reformasi dikorupsi merupakan gerakan seluruh elemen masyarakat," sambungnya.
Manik menjelaskan, demonstrasi yang terjadi beberapa hari ke belakang merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia atas segala permasalahan yang terjadi, bukan semata-mata hanya sekadar keresahan mahasiswa.
"Seperti Karhutla di Sumatera dan Kalimantan, pengesan RUU yang bermasalah, represifitas aparat di beberapa daerah, serta masalah lain yang mengancam demokrasi dan pemberantasan korupsi," terang Manik.
Selain itu, ia juga mengecam segala bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada aktivis dan pers.
Oleh karena itu, BEM UI menuntut presiden menindak lanjuti secara tegas segala bentuk tindakan represif yang telah dilakukan aparat kepada seluruh masa aksi serta pers.
Serta menuntut presiden untuk segera membebaskan aktivis yang dikriminalisasi, " pungkas Manik.
Melalui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, pemerintah mengumpulkan seluruh petinggi BEM se-Indonesia, Kamis (26/9). Dalam diskusi yang digelar di Istana Negara, pemerintah melakukan dialog bersama dengan sekitar 70-an mahasiswa, tanpa kehadiran BEM UI. (Rmol)