GELORA.CO - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memiliki alasan kuat membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat.
Ini lantaran banyak sebaran informasi bohong mengenai Papua yang meresahkan.
Menkominfo Rudiantara mencatat ada sebanyak 555 ribu Uniform Resource Locator (URL) yang digunakan untuk penyebaran hoax Papua.
“Yang paling banyak itu Twitter,” jelasnya usai melakukan pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) media di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Selasa (3/9).
Dari jumlah tersebut, URL yang menjadi unggahan original tercatat sebanyak 100 ribu lebih. Unggahan itu tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga ada dari belahan negara lain.
"Ada pula yang dari internasional (asing)," sambungnya.
Namun demikian, Rudi belum mampu mengidentifikasi apakah unggahan URL asing itu dilakukan warga negara Indonesia, atau juga warga negara asing.
"Belum tahu pasti siapa yang berbuat. Apakah itu dari warga negara tersebut, tetapi memang alamatnya dari negara tersebut. Dan yang paling banyak dari salah satu negara di Eropa," sambungnya.
Rudi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak meneruskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Apalagi, kondisi di Papua belum kondusif seratus persen.
"Kalau kabar itu disinformasi, skalanya masih rendah. Namun ketika sudah menghasut dan mengadu domba itu keterlaluan," tegasnya. (Rmol)