GELORA.CO - Presiden Joko Widodo seharusnya membuka ruang diskusi publik sebelum mengumumkan keputusan memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Memang sebelum menjadi putusan politik untuk memindahkan ibukota, itu haru didahului oleh perdebatan publik," ujar pengamat politik, Arif Susanto di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Minggu (1/9).
Arif menyebutkan, pemindahan ibukota tidak hanya seperti pendapat yang muncul selama ini, hanya soal ekonomi dan nominal anggaran.
Tetapi, kata dia, Presiden Jokowi harus mempertimbangkan juga aspek sosial masyarakat. Khususnya, bagi masyarakat yang harus ikut migrasi bersama ibukota baru.
"Bukan karena pemindahan ibukota itu menyangkut nilai anggaran yang sangat besar tapi pemindahan ini kemungkinan punya dampak-dampak sosial yang kalau tidak diantisipasi bisa menjadi liar," jelasnya.
Dengan adanya diskusi publik itu, Arif menjelaskan bahwa pemerintah akan mendapat banyak masukan dan bisa jadi pertimbangan lebih dalam merealisasikan satu rencana.
"Diskusi publik itu bisa memberikan sebuah tinjauan kritis terhadap pertimbangan teknis yang sudah disampaikan oleh apakah itu Bappenas," tukasnya.(rmol)