GELORA.CO - Pakar ekonomi Rizal Ramli meminta penyelesaian Papua tak ditangani dengan cara simbolik. Sebab, menurut mantan Menteri Koordinator bidang Maritim itu, Papua butuh penyelesaian konkret.
Ia menyarankan pemerintah RI meniru pemerintah negara bagian Alaska, Amerika Serikat, dalam hal menghargai warga asli. Pemerintah Alaska memberikan uang tunai setiap bulan untuk warga asli. Meski kemudian warga tersebut bertahan dengan profesi sebagai nelayan, tapi mereka punya uang untuk hidup sejahtera.
"Beri warga Papua satu juta per orang setiap bulan. Jadi kalau ada empat orang dalam satu keluarga, beri mereka empat juta. Pemerintah bisa meminta BRI untuk menyediakan ATM buat mereka. Transfer langsung ke warga. Tapi berikan pada mama mama, sebab jika diberikan pada laki-laki, itu akan habis dibuat untuk mabuk," ujar Rizal Ramli dalam acara Indonesa Lawyers Club (ILC) bertema Papua: Mencari Jalan Terbaik di tvOne, Selasa 3 September 2019.
Paralel dengan pemberian uang, Rizal menambahkan, pemerintah diminta membatasi penjualan minuman keras. Ia menyarankan minuman keras yang boleh dijual di Papua hanya berkadar alkohol maksimal lima persen. Jika di atas lima persen sebaiknya dilarang. Ia menuding penjualan miras di Papua selama ini aman karena ada backing dari aparat.
Menurut Rizal, pendekatan Papua harus berbeda-beda. Untuk mereka yang melawan, gunakan pendekatan keamanan. Tapi bagi mereka yang bisa menerima, pemerintah wajib merangkulnya dengan cara memberikan ATM. Karena memberikan uang secara langsung adalah cara untuk menyejahterakan rakyat Papua. Pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan Jokowi menurut Rizal tak efektif karena rakyat Papua tak butuh jalan tol.
Ia menambahkan, sistem Otonomi Khusus yang sekarang juga berjalan di Papua sangat tak efektif karena membuka peluang korupsi. Ia mencontohkan Aceh, wilayah Otonomi Khusus yang menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera, dan angka penganggurannya tertinggi. Menurut Rizal, semua itu terjadi karena dana Otsus untuk provinsi Aceh dikorupsi oleh elit politik. [vn]