GELORA.CO - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Rini Soemarno merombak sejumlah direksi perusahaan BUMN jelang pelantikan Jokowi-Maruf dan menteri baru Oktober mendatang.
Menurut pengamat politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, menteri memiliki hak untuk melakukan perombakan di bawah pengawasan kerjanya. Sementara Presiden dalam konteks ini hanya memberikan arahan, sehingga tidak berlaku pasti harus diikuti.
"Meskipun secara etis, menteri tunduk pada seluruh instruksi Presiden (tidak merombak jajaran BUMN) baik formal maupun tidak, kondisi ini bisa saja mengindikasikan jika komunikasi intetnal presiden dengan para pembantunya tidak berjalan dengan efektif," ungkap Dedi kepada redaksi, Kamis (5/9).
"Satu sisi ia punya wewenang, sisi lain ia tidak mengindahkan instruksi Presiden. Tentu lanfkah yang dia ambil adalah inisiatif, jika hasilnya baik maka apresiatif, tetapi jika proses perombakan menyalahi koridor, tentu harus dipertanyakan kinerjanya," tandasnya.(rmol)