GELORA.CO - Agenda pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa dibebankan ke satu lembaga negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut KPK juga harus didorong bersinergi dengan Polri dan Jaksa untuk mengungkap utuh sebuah kasus rasuah.
"Karena mustahil bisa terungkap keseluruhannya, kalau hanya mengandalkan kinerja dari KPK sendiri," ujar Ray di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Minggu (1/9).
Ray menyebut, sinergi antar lembaga yang dia maksudkan adalah bagaimana KPK bersama Kejaksaan dan Polri dapat berjalan paralel dengan lembaga masing-masing dalam fungsi pemberantasan korupsi.
"Seharusnya Polisi dan Jaksa memaksimalkan pemberantasan korupsi di institusinya masing-masing," jelasnya.
Tetapi, lanjutnya, akan menjadi keliru jika semua polisi yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi berebut masuk dalam badan KPK. Karena hal tersebut dapat melemahkan fungsi Polri.
"Kalau mereka masuk ke KPK, di kepolisiannya siapa lagi yang punya sense (pemberantasan korupsi) seperti mereka," tukasnya.
Diketahui, saat pansel KPK telah meloloskan 20 orang calon pimpinan KPK. Ada 8 orang yang berasal dari Unsur Polri dan kejaksaan yang saat ini sedang menjalani tes wawancara, uji publik dan juga tes kesehatan.
Tahap berikutnya pansel menyerahkan 10 orang capim KPK kepada Presiden Jokowi. Dijadwalkan tanggal 2 September 10 kandidat pimpinan KPK sudah ada di Kantong Presiden Jokowi. (Rmol)