GELORA.CO - Pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tidak mendengar suara rakyat. Ini menyusul pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seiring upaya revisi UU KPK dan terpilihnya Irjen Pol Firli Bahuri sebagai ketua lembaga antirasuah itu.
“Presiden sedang terlibat persekongkolan jahat dengan DPR untuk menyandera negara di tangan para koruptor, dan itu mengerikan,” kata Arif dalam diskusi ‘Hentikan Penghancuran KPK’ di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (13/9).
Dia meramal bahwa sebentar lagi KPK hanya akan seperti kapas. Tidak lagi menakutkan bagi para koruptor.
KPK akan menjadi pertaruhan penting bagi Presiden, di mana dia memposisikan dirinya, apakah dia bersama koruptor yang sudah mengakuisisi DPR, atau dia bersama kita semua untuk menolak menjadi tawanan para koruptor,” kata dia.
Menurut dia, salah satu masalah utama sehingga Jokowi seperti itu karena tersandera oleh kepentingan politik. Sementara, Arif memandang Jokowi adalah petugas partai yang tidak bisa lepas dari sandera tersebut.
“Kalau jokowi terus menerus menyanderakan dirinya sebagai petugas partai maka inilah yang terjadi,” kata dia.
Dia menjelaskan bahwa sejak 2015 sampai hari ini, sudah empat kali usaha revisi UU KPK, dan motornya adalah PDI Perjuangan dan Golkar. Kedua partai itu adalah pengusung Jokowi dan pemilik suara terbanyak di DPR.
“Kalau jokowi petugas partai, jokowi akan tersandera oleh tugas melakukan revisi UU KPK,” ujarnya.
Menurut dia, DPR adalah partner terbaik untuk menyandera negara. Maka itu, terciptalah persekongkolan tersebut.
“Jadi kalau presiden ingin menyandera negara, tidak ada partner lebih baik dari DPR. Sekarang, apakah jokowi akan menempatkan dirinya sebagai masalah di negara ini atau bagian dari solusi,” ujarnya. [ns]