GELORA.CO - Komentar tokoh Nadlatul Ulama yang juga dosen di Fakultas Hukum Monash University Australia Nadirsyah Hosen tentang karikatur gambar wajah Presiden Joko Widodo di cover Majalah Tempo berjudul Janji Tinggal Janji membuat sejumlah netizen panas.
Komentar Nadirsyah Hosen yang disampaikan lewat Twitter @na_dirs sebagai berikut: "Cover majalah Tempo ini artistik. Yang hidungnya panjang kayak Pinokio adalah bayangan Jokowi, bukan gambar Jokowinya. Ada mesej yang kuat, tanpa melecehkan. Saya yakin Pak @jokowi tidak perlu tersinggung. Kritikan yang artistik dan argumentatif itu perlu dalam demokrasi."
Di bawah judul utama majalah, diberi summery berupa pertanyaan: "para pegiat anti korupsi menuding Presiden ingkar janji perihal penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Benarkah sejak awal Jokowi mendukung ketua komisi terpilih?"
Mantan Direktur Freedom Institute Akhmad Sahal berbeda pendapat dengan Nadirsyah. Menurut dia cover tersebut cenderung melecehkan Jokowi.
"Twit Gus @na_dirs ini secara normatif ok, tetapi untuk kasus ini ga tepat. Emang sih bayangan saja, tetapi bayangan tersebut asosiasinya ke gambar Jokowi sebagai Pinokio, yang dulu disebarluaskan Obor Rakyat. Cover bayangan dari gambar Obor Rakyat, itu ga artistik blas! Sekali-sekali kita beda ya Bro," kata AKhmad Sahal.
Nadirsyah Hosen menerima perbedaan pendapat dari Akhmad Sahal. Menurut dia, sebenarnya menerima atau tidak menerima kritik, tergantung jiwa yang mendapatkan pesan karikatur itu.
"Ini bukan pertama dan terakhir kita berbeda, Kiai @sahaL_AS Toh, kita sepakat: ikhtilafu ummatiy rahmah. Kritikan sekarikatur apapun itu tetap enak dibaca dan perlu, asalkan jiwa kita lapang. Tempo hari kita sudah ngopi, kapan lagi nih?" kata dia.
Netter dengan akun @Djunaedi2203 mengkritik Nadiryah Hosen dengan mengaitkan ke ranah personal, tetapi Nadirsyah Hosen menanggapi dengan meluruskan cara berpiki Djunaedi.
"Ini kenapa yah banyak yang logikanya model @Djunaedi2203 mengaitkan posisi Jokowi yang pejabat publik ke ranah personal? Ini kesalahan berpikir yang amat mendasar: kok jabatan publik seolah milik bapaknya sehingga gak boleh dikritik. Atau alam bawah sadar mereka seperti itu: jabatan itu milik keluarga?" kata Nadirsyah Hosen.
Kritik netter @mq_lvr juga begitu. Dia mengatakan: "Jika itu yang dijadikan cover ayahmu itu gimana gus?"
Nadirsyah Hosen mengatakan pertanyaan tersebut tidak relevan. "Pak Jokowi pejabat publik. Almarhum abah saya bukan. Setiap pejabat publik ketika dikritik kebijakannya, maka keluarganya harus paham bahwa yang sedang dikritik itu bukan ayahnya semata, tapi seorang pejabat publik. Jadi jangan melulu dibawa ke personal," kata Nadirsyah. [ak]