GELORA.CO - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyebabkan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan tidak bisa diselesaikan hanya dengan sebuah perintah dari Presiden Jokowi.
"Kebakaran lahan itu kan enggak bisa diselesaikan dengan perintah, jargon. Ini kan persoalannya udah campur aduk, ada pembakaran yang disengaja ada kebakaran yang memang kebakaran asli," kata Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/9).
Jelas Satyo, masyarakat tidak butuh janji, melainkan harus ada pembuktian yang nyata dan komprehensif.
Apalagi, lanjut Satyo, di zaman modern saat ini seharusnya pemerintah sudah memiliki teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi maupun mencegah terjadinya karhutla.
"Ini kan sudah kejadian yang rutin tiap tahun, harusnya kan bisa dipetakan, nah ini kan enggak ada perencanaan dan tindakan yang komprehensif gitu," tegasnya.
Sehingga, Jokowi tidak jangan hanya memerintahkan aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut.
NI maupun Polri untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut.
"Ini kan cuma keseriusan siapa yang bekerja, kalau cuma ngandalin kantor-kantor Kodim, Polres, mereka juga kan terkendala alat, karena kan kejadian itu kadang ada di tengah hutan belantara. Ini kan harus pake alat yang dari udara kayak pesawat atau helikopter. Nah, serius dong, diadakan dong. Kalau pemerintah enggak punya duit, perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan yang mereka suruh patungan beli helikopter. Kenapa enggak bisa kayak gitu," papar Satyo.
Pada saat debat Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi yang berstatus petahana mengkalaim sekaligus berjanji terus menekan angka kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia. (Rmol)