GELORA.CO - Keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai terlalu cepat dan terkesan grusa-grusu.
Jokowi harusnya melibatkan banyak pihak dalam rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Pengamat politik Arif Susanto menyebut, pelibatan banyak pihak akan mematangkan rencana tersebut dan tidak sekadar asal jadi sebuah ibukota baru.
Diantaranya melibatkan institusi seperti kampus atau organisasi sosial yang punya konsentrasi terhadap daya dukung kota," ujar Arif di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Minggu (1/9).
Arif menjelaskan, proses pemindahan ibukota tidak hanya berkaitan dengan kantor pemerintahan, tetapi juga aspek kemasyarakatan.
"Sebab seandainya kita memindahkan ibukota, pasti kota itu punya fungsi bukan hanya sebagai tempat bekerjanya institusi pemerintah," jelasnya.
Salah satu yang perlu ditekankan adalah soal institusi non pemerintah yang akan ikut migrasi. Kata Arif, pemerintah juga perlu mengajak berdiskusi pihak-pihak tersebut.
"(Ibukota) Juga tempat hidupnya warga, tempat untuk institusi di luar pemerintahan itu, mereka harus ditanya," tukasnya. (Rmol)