GELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan keinginan sejumlah pihak untuk menghapus operasi tangkap tangan (OTT). Sebab, OTT masih dibutuhkan dan merupakan upaya pencegahan yang efektif.
KPK memang tengah gencar melakukan serangkaian OTT yang menyasar sejumlah pejabat tinggi negara. Mulai dari kepala daerah hingga direksi BUMN. Teranyar, selama kurun waktu dua hari Tim Satgas KPK melakukan OTT untuk tiga kasus berbeda.
Menurut Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, pemberantasan tindak pidana korupsi bisa berjalan efektif dengan penindakan yang konsisten.
"Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan yang konsisten," ucap Laode saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/9).
Laode merasa heran dan menyesalkan apabila ada pihak-pihak yang menginginkan OTT dihilangkan atau dihapus dari upaya penindakan dalam memberantas korupsi.
"Menurut kami (OTT) masih dibutuhkan, karena aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan terjadinya kejahatan. Aneh kalau misal ada polisi lalu ada kejahatan tapi diamkan saja, nggak ditangkap," kata Laode.
Korupsi, lanjut Laode, adalah kejahatan luar biasa yang tak bisa dibiarkan. Diperlukan penindakkan yang konsisten dalam menanganinya.
"Ini (OTT) tetap dibutuhkan, dan terus terang teman di Hongkong, ini salah satu gurunya KPK, mereka bilang pencegahan yang paling efektif adalah penindakan yang konsisten," tegas Laode.
Atas dasar itu, Laode menegaskan bahwa OTT bukan upaya sia-sia. "Karena tujuan hukum itu penjeraan, agar jera. Tapi tidak berarti pencegahan itu tidak dilakukan. Jadi kalau kami yang sekarang, antara pencegahan dan penindakan harus seimbang," sebut Laode.
Pentingnya OTT diamini Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Menurut Basaria, KPK sejauh ini lebih banyak melakukan pencegahan ketimbang penindakan (OTT).
"Kami pimpinan KPK ini rasanya keliling ke daerah-daerah itu bukan penindakan, tapi pencegahan dan peringatan. Justru kami sangat sedikit melalukan OTT dibanding yang kita ingatkan," demikian Basaria. (Rmol)