GELORA.CO - Presiden Jokowi bakal dianugerahi penghargaan putera reformasi. Namun Pengamat Politik Ray Rangkuti bilang penghargaan itu kurang pas.”Ada dua alasan. Pertama, presiden dalam satu bulan terakhir betul-betul menggambarkan semangat yang berlawanan dengan reformasi,” kata Ray di Jakarta, Ahad, (22/9).
Berlawanan, karena di era Jokowi, KPK berhasil dilemahkan. Selain itu banyak prinsip yang ditolak reformasi, hadir kembali di Rancangan KUHP.
“Mulai dari UU pertanahan dan macam-macam yang bertentangan dengan semangat reformasi. Jadi rasanya kurang tepat, kalau setelah melihat ini, kurang tepat rasanya Jokowi diberi gelar putera reformasi,” kata Ray.
Kedua, alasan Ray menyasar periode kepemimpinan Jokowi di periode pertama. Bahwa pembenahan birokrasi tak berjalan, berikut pembenahan institusi polisi kejaksaan tidak jalan.
Padahal menurut Ray, cita-citra reformasi adalah membenahi tiga hal itu. Jika Jokowi berani membenahi ini, maka baru layak disebut putera reformasi. Tak perlu lagi meributkan KPK, karena dengan sendirinya lembaga antikorupsi tak berfungsi.
Kenapa, karena polisi dan kejaksaan sudah dibenahi dan bisa diandalkan memberantas korupsi. Selanjutnya, birokrasi yang melayani, akan menopang hal tersebut. Namun yang terjadi tak demikian.
“Tiga unsur ini dalam lima tahun Jokowi berkuasa enggak berasa. Oleh Karena itu lah, beliau tidak patut diberi gelar putera reformasi,” kata dia. [ns]