GELORA.CO - Gelombang aksi ribuan mahasiswa di depan gedung DPR terus berlangsung hingga hari ini. Selain itu di beberapa kota besar juga terjadi aksi yang sama, seperti Yogyakarta, Malang, Jember, Makassar Manado dan kota lainnya.
Mereka menolak pengesahan revisi UU KPK, RUU KUHP dan beberapa RUU lainnya yang pembahasannya dinilai sangat singkat dan kurang mengakomodasi kritik masyarakat.
Direktur eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim meminta para demonstran tidak hanya bersuara lantang saat berdemonstrasi. Para demonstran harusnya membuat narasi pembanding dari RUU yang telah dibahas oleh pemerintah dan DPR.
"Para aktivis bersama para ahli, akademisi, dan NGO harusnya membuat risalah akademik, pasal tandingan yang menjadi bahan kritik. Tidak hanya koar-koar orasi, agar lebih jelas dan jadi bahan perbandingan pemerintah," tandas Yuko -sapaan akrabnya- kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/9).
Yuko menjelaskan, di negara demokrasi seperti Indonesia unjuk rasa adalah hal yang wajar. Bahkan aksi penolakan ribuan mahasiswa dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR.
"Pemerintah dan DPR harus mendengar kritik publik, karena demo-demo itu bentuk kepedulian masyarakat. Jangan sampai pemerintah mengabaikan kritik," tambahnya.
Diketahui, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek yang menggelar aksi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sejak beberapa hari lalu.
Bahkan, Senin (23/9) malam ada ratusan orang yang berdiam diri di lokasi aksi. Mereka sedianya akan menginap untuk melanjutkan aksi di esok hari, Selasa (24/9).(rmol)