GELORA.CO - Gubernur Papua, Lukas Enembe menilai seharusnya pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah jika ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Papua. Ia mengatakan tokoh-tokoh yang dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan harus memiliki kapasitas yang jelas dan merepresentasikan rakyat Papua.
Lukas pun mengungkapkan bahwa banyak unsur-unsur tokoh daerah yang semestinya bisa dilibatkan oleh pemerintah pusat jika ingin menyelesaikan persoalan Papua. Bukan justru, pemerintah pusat mengundang tokoh dengan sembarangan, yang tidak memiliki kapasitas dalam menyelesaikan persoalan Papua.
"Papua ini ada pemerintahan daerahnya. Jika presiden ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, libatkan pemerintah daerah. Di sini ada Forkompimda. Ada Gubernur, Pangdam, Kapolda, DPRP dan MRP, Papua dan Papua Barat. Juga ada Ketua-ketua Sinode Gereja. Bukan ambil orang sembarangan tanpa kapasitas yang jelas,” kata Lukas, Sabtu (14/9/2019) malam.
Lukas berpendapat pemerintah pusat semestinya bisa meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi tokoh-tokoh Papua bertemu presiden. Sehingga, apa yang dibicarakan dengan presiden benar-benar menyentuh akar persoalan.
Lukas pun lantas mempertanyakan kapasitas 61 tokoh Papua yang dipertemukan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Selasa (10/9) lalu.
Sebab, Lukas menilai 61 tokoh tersebut sama sekali tidak menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua, melainkan menyampaikan hal-hal yang sangat tidak substansial seperti pembangunan istana presiden di Papua, pemekaran hingga penempatan jabatan eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga.
“Jika kemarin mereka menyampaikan akar persoalan Papua, kita terima. Mereka lupa bagaimana ratusan ribu orang Papua telah mati karena persoalan Papua ini. Menyelesaikan persoalan Papua ini bukan hal mudah,” katanya.
Karena itu, Lukas menduga ada kepentingan lain di balik pertemuan pemerintah pusat dengan 61 tokoh Papua tersebut.
“Saya menduga pertemuan itu dilakukan untuk kebutuhan diplomasi Indonesia di luar negeri saja. Untuk digunakan oleh Dubes-Dubes menjelaskan situasi dan kondisi Papua kepada pemerintah dimana mereka bertugas,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengkalim 61 tokoh Papua dan Papua Barat yang dipertemukan dengan Jokowi benar-benar telah disaring serta mewakili masyarakat dan tokoh adat.
Wiranto juga memastikan 61 tokoh tersebut murni menyampaikan aspirasi masyarakat Papua bukan meminta jabatan. [sc]