GELORA.CO - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Polri tidak mengkambing hitamkan pihak asing terkait kerusuhan Papua.
Menurut Fahri, Kapolri Tito Karnavian tidak bisa dalam penanganan masalah yang terjadi di Papua maupun Papua Barat menjadikan informasi dari intelejen, soal adanya campur tangan asing sebagai kambing hitam.
Demikian disampaikan Fahri, menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengatakan soal adanya campur tangan pihak asing atau luar negeri yang ikut memanasi kondisi di tanah Cendrawasih agar konflik Papua terus terjadi dan berkepanjangan.
"Kalau kita mengidentifikasi adanya aktivitas intelijen asing di salah satu bagian dari negara kita, maka itu tidak bisa menjadi kambing hitam. Karena, seharusnya semua itu sudah diantisipasi dan sudah menjadi bagian dari tugas operasi intelijen dan pejabat keamanan dan pertahanan negara agar kegiatan itu dilakukan kontra intelijen," kata Fahri melalui pesan singkatnya, Senin (2/9/2019).
Ia pun mengingatkan agar semua pemangku kepentingan untuk tidak terus menerus menjadikan isu adanya campur tangan asing, sebagai alasan lambatnya penanganan kerusuhan di Papua.
"Saya mohon pihak lain itu jangan dijadikan terus-menerus sebagai pelempar isu sebenarnya, ambil gambar besarnya ambil kesimpulan yang jujur melalui tahapan-tahapan yang sudah saya usulkan agar pemerintah betul-betul mau mendengar aspirasi dari masyarakat Papua dan berbicara dari hati ke hati," ujar dia.
Sehingga, sambung Fahri, masyarakat Papua saat ini lebih cenderung memerlukan percakapan dan jalan pikiran daripada bangunan jalan-jalan fisiknya, yang justru tidak dilalui masyarakat, seperti halnya jalan tol.
"Tetapi semua punya pikiran, karena itu semua ingin bercakap dan ingin agar masalah Papua ini selesai sekali untuk selamanya," katanya.
Ditambahkan Fahri, selama 21 tahun reformasi seharusnya pendekatan dalam penanganan permasalahan Papua juga harus mengalami perubahan secara signifikan.
"Seharusnya pendekatan kita kepada Papua itu juga mengalami perubahan dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kemanusiaan yang basisnya adalah asimilasi menyeluruh dan total. Dari mulai cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita membangun relasi sosial, dan khususnya bagi negara, cara negara yang menegakkan kebijakan bagi masyarakat Papua," papar salah satu insiator Garbi itu.
Di sisi lain, Fahri juga mengingatkan, jangan dalam penanganan permasalahan di Papua dengan pendekatan secara kekayaan sumber daya alam (SDA) nya saja, yang kemudian diperhitungkan untuk dijadikan sebuah alasan pembenaran.
"Seharusnya negara tidak perlu perhitungan dengan mengganggap itu sebagai alasannya, tetapi integrasi, karena mandat dari para pendiri bangsa kita untuk mengintegrasikan wilayah paling timur Indonesia itu kepada NKRI," ucap pria berjuluk Singa Senayan itu. [ts]