GELORA.CO - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya boleh naik jika tidak ada solusi lain untuk menutup defisit, dan harus dipastikan tidak membebani masyarakat.
"Kalau memang tidak terhindarkan kenaikannya, yang rasional saja, tidak terlalu membebani," ujar anggota Komisi XI DPR RI, Sarmuji di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).
Sarmuji menyebut memang harus dipahami bersama bawah ada ketidakberimbangan antara pemasukan BPJS dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan peserta.
"Kita sadar bahwa sebenarnya iuran BPJS dibanding universal coverages-nya memang kurang memadai," jelasnya.
Terpenting, kata Wakil Sekjen Partai Golkar ini, sebelum kenaikan iuran BPJS betul terjadi. Maka, perlu dicari dulu kebocoran yang menjadi penyebab defisit itu apa.
"Kalau ada kenaikan ya sesuai dengan usaha menambal kebocorannya, tapi penyebabnya dulu diatasi," tukas Sarmuji.(rmol)