GELORA.CO - Rencana pemerintah menaikkan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai polemik di masyarakat. Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa membuat keputusan untuk menaikkan iuran pokok BPJS Keseharan .
Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Sarmuji menyebut kalau kenaikan iuran diduga karena ada kebocoran. Seharusnya, pemerintah mencari terlebih dahulu penyebab kebocoran anggaran BPJS Kesehatan.
"Kalau ada kenaikan ya sesuai dengan usaha menambal kebocorannya, tapi penyebabnya dulu diatasi," ujar Sarmuji di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).
Sarmuji menilai kebocoran dan defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan tidak sekadar kesalahan manajemen, Tetapi soal perilaku peserta BPJS Kesehatan.
"Masalahnya kecurangan, ada peserta yang tidak mengiur (membayar iuran) atau mengiur waktu sakit saja, itu diselesaikan dulu," jelasnya.
Selain itu, kata Wakil Sekjen Partai Golkar ini, pemerintah perlu memperhatikan pelayanan rumah sakit, apakah sudah sesuai standar pelayanan BPJS Kesehatan.
Rumah sakit yang terlalu memberikan tindakan berlebihan dan sebagainya itu salah satunya, itu diatasi semua," tukasnya. (Rmol)