GELORA.CO - Penolakan terhadap revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terus disuarakan oleh berbagai kalangan mulai dari tokoh lintas agama, gurubesar, mahasiswa, hingga para aktivis anti rasuah.
Gejolak penolakan itu disebabkan karena revisi UU KPK yang telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai melemahkan KPK. Sekitar 70 Pasal dalam draf revisi UU KPK beberapa diantaranya mengancam proses pemberantasam korupsi di Indonesia.
Terkait hal itu, Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyindir pihak-pihak yang justru memilih presiden Jokowi pada Pilpres lalu. Menurutnya, para pegiat HAM dan pegiat antikorupsi yang menyuarakan penolakan UU KPK itu dahulu memilih Jokowi.
Para aktivis HAM atau aktivis korupsi yang teriak-teriak bela @KPK_RI mereka adalah pemilih Pak @Jokowi. Selamat menikmati pilihan anda di Pilpres 2019," kata Andre dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Sabtu (14/9).
Atas dasar itulah, Andre meminta semua pihak untuk berhati-hati dan mengambil pelajaran dari pilihan politik yang begitu berarti bagi keberlangsungan kehidupan bernegara.
Andre bahkan menyebut tidak hanya soal revisi UU KPK, tetapi rencana kenaikan dua kali lipat iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah juga akan berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakay seluruh Indonesia.
"Dan, bagi yang akan merasakan kenaikan BPJS dan Listrik. Ini pelajaran jangan salah pilih dalam Pemilu," tandasnya.(rmol)