GELORA.CO - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi polemik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan PB Djarum soal eksploitas anak. Ia menilai seharusnya KPAI mengurus masalah anak-anak yang tak sekolah.
"Saya usul yang begini-begini enggak usah ributlah. Sebab banyak masalah lain, ya kan, anak jalanan, anak yang enggak sekolah," kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 10 September 2019.
Dia menyebutkan saat ini angka orang Indonesia yang tak pernah sekolah masih ada sekitar 2,7 persen dari penduduk Indonesia. Lalu, yang tak lulus pendidikan Sekolah Dasar (SD) hampir 20 persen dari penduduk Indonesia.
"Itu dulu diadvokasi, ruang kelas, anak yang enggak sekolah. Ini orang sudah happy. Sudah main bulu tangkis. Kecuali kalau mau ubah kebijakan soal rokok dan tembakau, itu soal lain," kata Fahri.
Menurutnya, mereka yang mendapatkan beasiswa, sudah mengejar mimpi menjadi juara dunia. Lalu, sebagai generasi bangsa diberikan gizi yang baik.
"Jangan itu yang diurusin, itu-itu yang enggak sekolah, yang peleleran di pinggir jalan, itu dong yang diurusin, KPAI ada-ada saja," kata Fahri.
Problem Solver
Anggota DPD RI Fahira Idris meminta pemerintah harus bisa menjadi problem solving dan hadir untuk menyelesaikan polemik antara PB Djarum dengan KPAI. Polemik jangan sampai berlarut-larut dan menjadi perhatian masyarakat.
"Negara terutama pemerintah harus hadir memastikan agar polemik ini menemui jalan terbaiknya,"kata Fahira Idris melalui keterangan resminya, Selasa 10 September 2019.
Menurut Fahira, pemerintah harus memastikan program pembibitan atlit bulu tangkis tetap terus berjalan. Selain itu, bisa memastikan program ini tidak berpotensi melanggar regulasi terutama yang terkait dengan perlindungan anak.
“Pemerintah harus jadi problem solver, punya terobosan dan cari jalan terbaik dari persoalan ini. Sumbangsih PB Djarum untuk bulu tangkis Indonesia tidak perlu diragukan," ujar Fahira. [vn]