GELORA.CO - Keberadaan tenaga ahli anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jakarta diperlukan untuk mendukung kinerja dewan dalam membahas hal-hal yang rinci.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mencontohkan pembahasan APBD DKI yang mencapai Rp 90 triliun. Pembahasan itu tentu membutuhkan tenaga ahli agar dewan bisa mengerti detail-detail penggunaan anggaran.Pusat.
"Bila anggota dewan tidak memiliki latar belakang terkait APBD, maka akan sulit,” ujarnya saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di Gedung DPRD Jakarta Senin (2/9).
“Bukan karena anaknya. Tapi harus ada kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya S1. Sehingga bisa support," jelas Suhaimi.(rmol)