GELORA.CO - Para mahasiswa turun ke jalan karena merasa terpanggil untuk pengawasan sosial yang bertujuan perbaikan bangsa. Aksi mereka merupakan ekspresi kekecewaan yang menggumpal terhadap pengabaian aspirasi rakyat oleh DPR dan pemerintah.
Begitu terang Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/9).
Dalam hal ini, Din menyoroti aksi aparat yang otoriter dan represif dalam menyikap aksi justru membuat jiwa mahasiswa terenggut dan membuat aksi semakin menjadi-jadi.
Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya mendesakkan penghentian pendekatan otoriter, represif, dan kekerasan negara atas rakyat warga negara,” tegasnya.
Kepada pemangku kepentingan, baik DPR maupun pemerintah, Din meminta untuk mengedepankan pendekatan dialogis persuasif.
Mereka harus mengakomodasi aspirasi rakyat karena justru itu adalah kewajiban pemangku amanat, yakni untuk membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Bukan kepentingan terbatas dari sekelompok orang atau golongan,” pungkasnya.(rmol)