GELORA.CO - Gelombang aksi mahasiswa yang begitu deras dua hari belakangan tak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintahan Joko Widodo yang dinilai masih lemah.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen, ada hal krusial di samping tuntutan RUU KUHP dan revisi UU KPK yang disuarakan massa.
"Demo-demo sekarang ini masih dalam koridor yang wajar. Mereka menuntut akibat leadership yang lemah. NKRI layaknya republik 'multipilot' yang kehilangan martabat, nawacita jadi duka-cita," kata Silaen dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (25/9).
Menurutnya, ada beberapa persoalan yang belum bisa dibereskan Jokowi di periode 2014-2019. Pertama adalah soal konflik agraria yang masih menjadi persoalan utama rakyat dan belum terselesaikan.
Kemudian, lanjutnya, nawacita yang tak lagi memprioritaskan dunia pendidikan, serta praktik politik dan hukum yang dinilai masih tebang pilih.
"Yang tak kalah penting juga bidang kesehatan tak tercover seluruhnya alias amatiran dalam bentuk kartu sakti. Iuran BPJS naik. Kelima, kesejahteraan masyarakat jauh dari janji-janji politik dan hanya retorik," tegasnya.
Atas dasar itu, Silaen menilai Jokowi harus memutar otak dan bekerja ekstra agar periode kedua bersama KH Maruf Amin berjalan mulus. Salah satunya dalam memilih menteri-menteri kabinet kerja jilid II yang hingga kini belum diungkap ke publik.
"Di samping situasi global yang tidak begitu baik, Jokowi harus bisa memilih pembantunya yang loyal, tegak lurus agar tidak kempes pelan-pelan," tandasnya. (Rmol)