GELORA.CO - Pemerintah sebetulnya tidak perlu menaikkan premi BPJS Kesehatan, apalagi untuk menutupi defisit yang terus menerus terjadi setiap tahun.
Waketum Gerindra, Arief Poyuono berkeyakinan iuran BPJS Kesehatan yang ditarik dari masyarakat peserta telah dikorupsi selama ini.
"Begini ya sebelum menaikan iuran BPJS Kesehatan, kita audit dulu secara komprehensif penggunaan dana BPJS Kesehatan karena saya yakin banyak penyimpangan dan korupsi antara petinggi BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan," ujar Arief di Jakarta, Minggu (1/9/2019).
Arief mencontohkan, bukti pengeluaran biaya berobat ketika peserta BPJS Kesehatan menggunakan fasilitas jasa maupun obat-obatan di rumah sakit.
"Pernah enggak peserta BPJS Kesehatan ketika menggunakan fasilitas rumah sakit untuk berobat, setelah itu diberikan bukti pengeluaran biaya yang habis untuk berobat? Enggak ada selama ini," tuturnya.
Dengan tidak adanya bukti kuitansi kepada pasien peserta BPJS Kesehatan justru menurut dia, mempermudah terjadi mark up yang disetujui oleh petugas BPJS Kesehatan dengan pihak provider RS. Ia memperkirakan sumber kebocorannya bisa mencapai puluhan triliun.
"Nah Sri Mulyani ngerti enggak itu? Karena menurut kawan-kawan saya yang berprofesi sebagai aktuaria sebenarnya premi yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan oleh masyarakat selama ini lebih dari cukup," jelas Arief.
"Hanya bocornya enggak tahan," imbuhnya. [ts]