GELORA.CO - Selama berkuasa pada lima tahun pertama Presiden Joko Widodo mengembangkan gaya komunikasi one man show. Dalam posisi sebagai presiden, Jokowi memiliki sejumlah jurubicara. Namun mereka nyaris tidak berguna, karena Jokowi dengan senang hati berhadapan langsung dengan media dan masyarakat.
Menurut hemat aktivis senior Beathor Suryadi yang juga merupakan Asisten Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), ada baiknya Jokowi mengubah gaya komunikasi itu dalam periode kedua pemerintahannya nanti.
“Presiden Jokowi selalu tampil ke depan, menghadapi wartawan dan warga secara langsung, berfoto dan berkomentar tentang sesuatu secara spontan. Kondisi ini dilakukan untuk mendapatkan credit point bahwa Jokowi sebagai presiden mudah ditemui tanpa birokrasi. Walaupun orang sono mengatakan ini sekadar pecitraan,” urai Beathor yang sudah malang melintang di dunia gerakan dan perpolitikan tanah air.
“Berdasarkan penjelasan Mas Sukardi Rinakit, korban dari gaya one man show ini adalah juru bicara Presiden. Johan Budi yang dijemput LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) pada Januari 2016 hanya merasa bermanfaat tiga bulan saja. Lalu non job hingga September 2019 karena akan dilantik sebagai anggota DPR RI,” sambungnya.
Menurut Beathor, Jokowi perlu mengubah gaya komunikasi selain untuk menghindari kejadian seperti yang dialami Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Seribu beberapa waktu lalu, juga untuk memberi kesempatan kepada jurubicara yang dipilihnya membuktikan diri mereka sebagai orang pilihan.
“Jarangnya Johan Budi tampil di depan umum sebagai Jurubicara Presiden, menyebabkan Moeldoko, Eko Sulistyo dan Ali Mochtar Ngabalin menjadi sumber info berita untuk wartawan. Ngabalin pun kini mulai mati angin, selain kehabisan musuh juga momentum pencitraan Islam mulai redup,” sambungnya lagi.
Beathor yang dulu dikenal sangat dekat dengan almarhum Taufiq Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri, menambahkan, Jokowi juga membutuhkan “pembisik” yang andal yang memahami militer, gerakan mahasiswa, serikat buruh dan tani, juga sosok yang pengalaman di DPR yang berarti memiliki interaksi dengan fraksi partai politik di parlemen juga memiliki pemahaman dalam pembuatan anggaran.
“Insya Allah, kita tinggalkan suasana politik gaduh agar menjadi lebih empuk. Dengan juru bicara, Presiden terselamatkan dari kesalahan yang diakibatkan dirinya sendiri,” demikian Beathor. (Rmol)