GELORA.CO - Jelang dilantik pada Oktober besok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak mengambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Jokowi seharusnya memberikan feedback terhadap pendukungnya pada saat Pilpres 2019 kemarin dengan mengambil kebijakan yang pro rakyat.
Begitu yang disampaikan Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata. Menurut Dian, Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin telah memberikan banyak harapan terhadap masyarakat terkhusus pendukungnya ataupun pemilihnya.
"Artinya kan kemarin publik memberikan suara ke pak Jokowi, harusnya kan timbal balik sekarang pak Jokowi memberikan jaminan. Misalnya iuran BPJS (Kesehatan) tidak naik dulu untuk tahun ini. Artinya ada feedback politik yang bagus," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).
Dian menambahkan, sebelum menaikkan iuran BPJS dan tarif dasar listrik, seharusnya Jokowi menggenjot perekonomian Indonesia dari 5,1 persen hingga 5,3 persen pada tahun ini.
"Kalau sudah 5.3 otomatis kan ekonomi publik juga naik. Ketika ada kenaikan pendapatan, iuran BPJS (kesehatan) naik, pasti masyarakat tidak akan menolak harga BPJS itu," jelasnya.
Dian mengibaratkan wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta kenaikan tarif listrik sebagai hadiah untuk para pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin.
"Kasarnya, ini hadiah feedback yang pemilih atau publik terima dari Pak Jokowi?," pungkasnya. [rm]