GELORA.CO - Salah satu masalah yang dinilai penting untuk diselesaikan di Jakarta adalah masalah polusi udara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini sedang digugat oleh publik, seharusnya menempatkan masalah polusi sebagai pekerjaan rumah utama.
“Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan dan polusi. Justru di sini letak kepemimpinan Jokowi diuji,” ujar Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi, Senin (26/8).
Menurut Zenzi, sudah semestinya Jokowi ikut bertanggung jawab mencari solusinya. Bukan malah lari memindahkan ibu kota.
“Meninggalkan rakyat dengan persoalan dan beban, ini menjadi cermin juga untuk persoalan lingkungan lainnya,“ kata Zenzi.
Sementara itu Kalimantan Timur yang disebut kandidat terkuat untuk menjadi calon ibu kota negara, kondisinya justru juga dinilai memprihatinkan. Seluruh wilayah provinsi sudah tersandera konsesi pertambangan, perkebunan sawit dan izin kehutanan.
“Sisanya adalah hutan lindung. Ini juga yang akan ditargetkan untuk ibu kota,” imbuh Zenzi.
Menurut catatan JATAM terdapat 13,83 juta hektar izin dan 5,2 juta diantaranya adalah izin pertambangan, jika ditambahkan dengan luasan izin lainnya maka izinnya lebih besar dari daratan Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri.
Zenzi menjelaskan, beban lingkungan yang ditanggung Kalimantan Timur itu justru sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta. Lubang-lubang tambang, dan tidak adanya penegakan hukum bagi pemilik eks konsesi.
“Ini yang harus dibenahi terlebih dahulu. Alih-alih mewariskan sejarah memindahkan ibu kota negara, Jokowi justru akan dikenang sebagai Presiden yang menghindari masalah, bukannya bekerja dan menyelesaikannya” kata Zenzi. [ns]