GELORA.CO - Presiden Jokowi menolak wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan amendemen terbatas UUD 1945, seperti yang disuarakan sejumlah politisi PDI Perjuangan belakangan ini.
“Saya khawatir merembet ke mana-mana,” kata Jokowi dengan wajah serius, saat diskusi dengan para pimpinan media, di Istana Negara, Rabu (14/8).
Saat ini berkembang wacana agenda amendemen itu terkait pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR. Juga ada lagi yang usul masa jabatan presiden bisa lebih dari dua periode. “Nanti dikira saya yang mau,” tutur Jokowi.
“Lha wong saya ini presiden yang dipilih rakyat,” imbuhnya.
Bagaimana dengan wacana dihidupkannya kembali GBHN? Jokowi menilai, hal itu tidak relevan di saat kondisi global seperti sekarang yang berubahnya secara cepat.
“Dunia bergerak begitu cepat dan dinamis. Kita harus bisa merespons dan punya perencanaan yang fleksibel untuk merespons perubahan itu. Apa yang kita rencanakan bisa berubah besok,” kata suami Bu Iriana itu.
Jokowi menjelaskan, saat ini negara sudah punya haluan-haluan yang terencana. Kemudian ada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai pengganti GBHN.
Dalam SPPN juga mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode setiap lima tahun.
'Rencana pembangunan yang dibutuhkan Indonesia adalah rencana yang dinamis dan bisa dengan cepat mengantisipasi perubahan," pungkasnya. [jn]