GELORA.CO - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengimbau agar Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) untuk tidak turut dalam aksi demonstrasi di Hong Kong, dimana demonstrasi tersebut kini semakin memanas saat Pemimpin Hong Kong Carrie Lam bersikukuh tidak akan mencabut RUU ekstradisi.
Saran kami PMI tidak terlibat dalam kegiatan yang berisiko dalam demonstrasi tersebut, sejauh ini juga kami belum menerima informasi orang Indonesia yang terlibat dalam masalah tersebut, ini adalah kabar baik,” ungkap pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, usai jumpa pers di Kantor Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
Dengan ini, Teuku juga berharap agar pemerintah China mencari jalan keluar dalam situasi yang semakin memanas ini, khususnya saat ini para demonstran masih menguasai beberapa jalanan dan distrik di Hong Kong, sehingga menyebabkan pusat keuangan Asia ini menjadi lumpuh.
“China dengan sebagai satu negara dengan dua sistem ini harus mencari cara untuk mengelola situasi ini, setiap gangguan pasti akan mempengaruhi tidak hanya terhadap China dan Hong Kong, melainkan juga wilayah,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Yudha Nugraha mengatakan, saat ini pihaknya mendapat informasi dari KJRI Hong Kong bahwa kondisi WNI dengan jumlah 174.800 dinyatakan aman, meskipun dalam aktivitas mengalami hambatan.
“Terkait demo di Hong Kong, sebagaimana di ketahui 5 Agustus kemarin ada sekitar 7 lokasi demo, sekarang perkembangan demo itu semakin spontan sifatnya dan sporadis,” paparnya.
Dalam hal ini kami dapat update dari KJRI HK kondisi warga negara kita disana aman. Tapi memang terkendala akses transportasi karena Mass Transit Railway (MTR) nya berhenti beroperasi ada kesulitan masalah informasi,” sambungnya.
Lanjut dia, KJRI Hong Kong juga telah memberi informasi melalui sosmed dan aplikasi save travel untuk menyampaikan imbauan kepada WNI agar tetap waspada menghindari lokasi-lokasi berkumpulnya massa dan tidak ikut serta dalam kegiatan politik. (Rmol)