GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terancam ditinggal pendukungnya jika salah memilih calon pemimpin (capim) KPK. Hal ini terkait dengan tingginya tingkat kepercayaan pendukung Jokowi kepada KPK.
Benang merah tersebut muncul dalam paparan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait kinerja KPK dan kaitannya dengan dukungan masyarakat ke Presiden Jokowi. Survei itu dilakukan pada 11-16 Mei 2019 dengan melibatkan 1.220 responden dan menggunakan metode multistage random sampling.
"Intinya ini data yang sangat krusial untuk dipahami approval rating Pak Jokowi ditentukan seberapa persepsi positif atau tidak positif terhadap pemberantasan korupsi dan suap," ujar Peniliti LSI Burhanudin Muhtadi, di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Data itu juga memaparkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga KPK masih relatif tinggi. KPK mempunyai tingkat kepercayaan 84 persen dan presiden sebagai institusi berada satu tingkat di bawah KPK yakni 79 persen. Sedangkan untuk institusi politik seperti DPR dan parpol memiliki tingkat kepercayaan yang relatif rendah, yakni masing-masing 61 persen dan 53 persen.
Dalam survei itu, 50,8 persen masyarakat juga menilai pemerintah sudah cukup bekerja banyak dalam upaya pemberantasan korupsi. Lalu dalam konteks tersebut, Burhanuddin menerangkan ada korelasi antara kelompok yang menilai puas dengan kinerja Jokowi dengan kepuasan terhadap pemberantasan korupsi.
Oleh karena itu, Burhan menegaskan Jokowi bisa membuat pilihan yang tepat dalam menentukan kepemimpinan KPK selanjutnya. Kalau tidak, kata dia, bukan tidak mungkin pendukung Jokowi berpaling.
"Orang yang percaya kepada Presiden umumnya percaya kepada KPK. Ini yang saya sebut kalau presiden salah langkah dalam mengambil kebijakan terkait pemilihan kepemimpinan KPK, bukan tidak mungkin sebagian pendukung presiden yang pro-KPK menarik diri," papar dia.[tsc]