GELORA.CO - Pengamat politik, Rocky Gerung, turut mengomentari wacana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Dia menyindir aksi Presiden Jokowi memamerkan smartphone di hadapan anggota dewan dalam Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat (16/8) agar tak sering pelesiran ke luar negeri.
“Buat apa ibukota baru? Memerintah bisa dari smartphone. Kredit HP baru aja cukup,” kata Rocky di akun Twitter-nya, Ahad (18/8).
Wacana pemindahan ibu kota tersebut sempat disinggung Jokowi dalan acara sidang bersama DPR dan DPD tersebut. Jokowi mengklaim pemindahan ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa, juga merupakan representasi kemajuan bangsa.
Menurut Rocky, pemindahan ibu kota bukan prioritas. “Lestarikan Kalimantan. Jangan ubah jadi Jawa. Cuma percuma,” kata dia.
Selain Rocky, mantan menteri di berbagai sektor pada era Presiden Soeharto, Emil Salim, juga mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara. Dia mengatakan, pemindahan ibu kota membutuhkan dana RP466 triliun.
Dana itu tak sedikit. Dia kemudian meminta agar DPR bisa menggalang diskusi publik agar semua pihak bisa melihat urgensi pemindahan ibu kota.
Emil juga menyoroti peralihan fungsi dari sejumlah gedung kantor pemerintahan yang sudah terlanjur dibangun di DKI Jakarta. Tentu, jika ibu kota dipindahkan maka gedung-gedung kantor akan dikosongkan dan pemerintah membangun lagi di lokasi ibu kota baru.
“Presiden Jokowi minta izin DPR pindah ibu kota negara. Sebaiknya DPR buka kesempatan bagi publik umum mempersoalkan: apa urgensi pindah ibu kota dengan biaya Rp466 triliun? Bagaimana nasib gedung-gedung DPR, Mahkamah Agung, Gedung Pancasila, Bank Indonesia, dan lain-lain?” tulis dia di akun Twitter, hari ini. [ns]