GELORA.CO - Klaim adanya kajian selama tiga tahun yang dilakukan pemerintah soal pemindahan Ibukota banyak dipertanyakan publik lantaran tak dibeberkan metode kajian yang dimaksud.
Menurut pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, tertutupnya sikap pemerintah ini mengindikasikan megaproyek Presiden Joko Widodo hanya berlandaskan kepentingan politik.
"Kalau tidak ada data risetnya, kemudian tidak ada argumen akademik yang kokoh, secara politik enggak mungkin kebijakan itu dikeluarkan kecuali ada kepentingan politik," ucap Ubedilah
Hal itu makin mengherankan dengan estimasi biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 466 triliun. 19 persen dari APBN dan sisanya melibatkan swasta.
"Kalau dari swasta katanya, pertanyaannya swasta mana yang mau bangun tanpa anggunan financial yang sangat jelas?" tanya Ubedilah.
Tak hanya itu, sosok pengembang di balik pembangunan Ibukota baru ini juga patut dipertanyakan. Publik dinilai harus tahu megaproyek tersebu melibatkan unsur mana saja agar tak kontradiksi dengan klaim kajian yang sudah dilakukan pemerintah.
Saya membayangkan hampir 1 juta orang pindah. Kementerian dan keluarganya membutuhkan ratusan ribu rumah, tentu ada proyek perumahan baru. Pertanyaannya, siapa yang punya bisnis properti?" tegasnya.
"Jadi Presiden enggak boleh membuat kebijakan yang mengakibatkan tafsir liar. Itu bisa memunculkan banyak isu yang enggak karuan, yang justru merugikan kondisi ekonomi kita," tegasnya. (Rmol)