GELORA.CO - Pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pembelian mobil baru untuk menteri Kabinet Kerja jilid II.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan di tengah kondisi ekonomi nasional yang tidak baik, ada hal prioritas yang harus diselesaikan.
"Di tengah cekaknya dana negara, harusnya pemerintah itu lebih mengutamakan kepada yang mendesak," ujar HNW sapaan akrab politisi senior PKS itu Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).
HNW menyebutkan Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan fiskal, harus lebih kritis dalam menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah membeli mobil baru tersebut.
Pasalnya, mobil-mobil dinas yang dimiliki negara saat ini masih layak untuk digunakan dalam menjalankan tugas.
"Para hakikatnya mobil-mobil yang ada saya yakin juga masih memadai untuk dipergunakan sebagai mobil dinas untuk menteri maupun pejabat negara yang lain," ucap HNW.
Informasi rencana pembelian mobil dinas baru diketahui dari dokumen Layanan Sistem Pengadaan Elektronik tentang pengadaan kendaraan menteri negara, dilansir 20 Agustus 2019. Pada laman tersebut, diketahui ada pengadaan kendaraan dinas untuk menteri tertanggal 19 Maret 2019.
Dari dokumen tersebut, terpampang nilai total dari mobil yang akan dipakai menteri kabinet Jokowi-Maruf. Angkanya cukup fantastis, mencapai Rp 152 miliar. Namun, belum diketahui jenis kendaraannya apa. (Rmol)