GELORA.CO - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan akan mengganggu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan pusat.
Bukan tanpa alasan, pemindahan Ibukota akan membuat pada pegawai harus memikirkan ulang hidup di tempat baru, mulai dari tempat tinggal hingga adaptasi suasana kerja.
"PNS kementerian lembaga yang ada di Jakarta harap-harap cemas dan itu bisa menurunkan produktivitas bekerja, karena khawatir harus menyiapkan pindah rumah," ucap ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira
Menurutnya, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai pihak yang berperan utama dalam pemindahan Ibukota belum tuntas melakukan kajian terhadap rencana besar itu.
Oleh karenanya, sebelum berefek domino pemerintah seharusnya berpikir ulang soal pemindahan pemerintahan ini.
"Memang sebaiknya selesaikan dulu kajian. Setelah sudah final baru adakan rilis ke publik jadi pindah atau tidaknya," tandasnya. (Rmol)