GELORA.CO - BPJS Watch menilai wacana Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan menggandeng perusahaan asuransi China untuk BPJS kesehatan tidak tepat. Potensi risiko penyalahgunaan data amat rentan terjadi.
Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar mengungkapkan bahwa data yang dimiliki BPJS Kesehatan adalah data yang sangat besar dan lengkap untuk masalah kesehatan rakyat Indonesia. Termasuk dalam data itu yakni data statistik kondisi kesehatan rakyat Indonesia dan data tentang TNI dan Polri yang sakit.
“Kalau ada pihak asing yang ikut terlibat maka data besar tersebut akan berpotensi terakses oleh pihak asing. Ini sangat berbahaya karena terkait dengan ketahanan bangsa kita,” ujar Timboel lewat pesan singkat di Jakarta, Senin (26/8).
BPJS Watch meminta BPJS Kesehatan menolak usulan tersebut. Sebab, Timbole menilai wacana itu hanya akan berpotensi lebih banyak menciptakan masalah daripada memperbaiki kondisi pelayanan program JKN.
“Jangankan asing, pihak swasta lokal kita pun tidak boleh mengakses data-data tersebut,” imbuh Timboel.
Pada sisi lain, BPJS Watch memandang Luhut telah keluar jalur dari kewenangannya. Timboel menyebut Luhut telah off side karena mengurusi masalah yang bukan bidang kerjanya.
“Pak LBP itu “offside”, mengurusi masalah yang seharusnya ditanggungjawabin oleh Menko PMK. Saya kira Pak LBP sebaiknya melakukan hal yang produktif saja, minta semua kementerian lembaga dan pemda untuk mendukung JKN secara serius termasuk melakukan penegakkan hukum,” kata Timboel.
Luhut memberi penjelasan bahwa belum ada satu pun kerja sama yang disepakati antara perusahaan asuransi asal China Ping An Insurance dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, wacana itu masih sebatas saran untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan.
“Dari perbincangan tersebut terungkap perusahaan asuransi berbasis daring ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan telah sukses membantu efisiensi bisnis mereka. Perusahaan publik ini memelopori sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di Cina,” kata Luhut di Jakarta, Ahad (25/8).
Menurut pihak Ping An, layanan ini telah dimanfaatkan lebih dari 403 juta orang. Pada pembicaraan tersebut pihak Ping An menyampaikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisit keuangannya yang diperkirakan mencapai Rp28,4 triliun.
Penjelasan Luhut tersebut untuk menjawab kekhawatiran beberapa pihak, sehubungan pertemuannya dengan salah satu pemimpin Ping An Insurance di salah satu acara saat kunjungannya ke China pada bulan lalu.[ns]