GELORA.CO - Salah satu pemicu kerusuhab di Papua adalah penyebaran berita dan video yang bernada provokasi. Penyebaran berita sesat ini bisa jadi merupakan salah satu upaya pihak-pihak tertentu untuk menekan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Karena itulah, putusan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir sementara layanan internet di Papua dan Papua Barat dinilai cukup tepat. Karena merupakan upaya konstitusional demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut yang beberapa hari terakhir bergejolak lantaran provokasi oleh pihak-pihak yang berupaya menekan pemerintah.
"Konflik yang terjadi di Papua salah satunya lantaran dipicu beberapa informasi sesat atau hoax. Seperti perusakan bendera Merah putih oleh mahasiswa Papua di Surabaya ataupun soal penangkapan mahasiswa Papua,” ungkap pengamat kebijakan publik Universitas Bung Karno, Cecep Handoko, Jumat (23/8).
“Era informasi seperti sekarang ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintah Jokowi bekerja secara baik. Salah satunya dengan menyebarkan berita sesat. Kita bisa mencatat, beberapa peristiwa yang menyulut kegaduhan lantaran berita hoax,” tambahnya.
Namun demikian, menurut Cecep, upaya meredam gejolak yang terjadi di Papua tidak akan efektif jika pihak yang tidak suka terhadap pemerintah terus menyebarkan hoax atau berita bohong. Apalagi, Jokowi diketahui punya komitmen kuat terkait pembangunan di Papua.
“Komitmen Jokowi untuk membangun Papua bukan pepesan kosong. Dari mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Di periode pertama jelas Jokowi tercatat belasan kali bolak-balik ke Papua. Hasilnya BBM satu harga, Trans Papua dibangun, dan keberhasilan di sektor lainnya,” bebernya.
Cecep berpendapat memang tidak sederhana untuk membaca situasi nasional saat ini. Apalagi ada beberapa pihak yang kurang suka atas terpilihnya kembali Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Kalau cuma sebatas soal divestasi Freeport, kita pasti tahu siapa saja pemainnya. Tapi apa yang terjadi saat ini lebih dari itu. Ada upaya-upaya dari dalam negeri sendiri untuk menekan Jokowi. Bahkan mungkin skenario besarnya menggagalkan upaya pelantikan,” tandasnya. [rm]