GELORA.CO - Pemindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Jakarta ke salah satu lokasi di Kalimantan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencapai Rp 466 triliun. Salah satu komponen utama pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan komponen APBN yang akan digunakan berasal dari sisi belanja negara yang harus dibiayai dari penerimaan.
"Kalau pakai pajak kan itu APBN murni. Nah kalau pakai aset di Jakarta bisa jadi sumber penerimaan baru alias PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)," ujar Bambang kepada wartawan selepas mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Potensinya sangat kasar. Kami lakukan pemetaan potensi aset di Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin perkiraan Rp 150 triliun. Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun. Artinya dengan Rp 150 triliun bisa menutup untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas," lanjut Bambang.
Menurut dia, anggaran pemindahan ibu kota akan masuk dalam APBN 2020 dan bersifat multiyears. Ini mengingat secara keseluruhan proses ini membutuhkan waktu sekitar 25 tahun. Mulai dari pembangunan pusat pemerintahan hingga kawasan pendukung.
"Sebentar lagi Presiden akan umumkan lokasi definitif. 2021 full konstruksi. 2024 proses pemindahan tahap pertama sudah dilakukan," kata Bambang.
Pada hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan pilihan pemerintah sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan.
"Kita harus melihat visi besar 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," katanya. [cb]