GELORA.CO - Setelah menyingggung rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen (16/8), keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota kembali dibicarakan setelah beredarnya konsep dan desain ibu kota baru. Namun, di tengah keseriusan ini, banyak rakyat yang belum memahami apa sebenarnya urgensi hingga ibu kota harus segera dipindah.
“Rakyat semakin bingung karena rencana ini semacam menjadi diskursus utama bangsa di saat kehidupan ekonomi dan sosial politik yang saat ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan pemerintahan dalam negeri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (22/8/2019).
Ia mengungkapkan alasan pemindahan ibu kota sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa sangat spekulatif dan menyederhanakan persoalan.
Menurutnya, tidak ada jaminan pasti jika ibu kota pindah ke Kalimantan, laju ekonomi di Indonesia timur akan menggeliat. Selain itu, kehidupan sosial politik Indonesia saat ini, terlebih pasca insiden di Surabaya dan Malang yang memicu kerusuhan di Manokwari perlu penangangan yang serius, konsisten, dan berkelanjutan agar tidak terulang.
Kondisi Indonesia terutama ekonomi dan sosial politik, menurut Fahira, belum pas untuk mewacanakan apalagi menyeriusi pindah ibu kota. Karena skala prioritas bangsa saat ini bukan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, tetapi memulihkan perekonomian dan mengakrabkan kembali kehidupan antarwarganegara.
“Pak Jokowi akan dikenang 10, 20 bahkan 100 tahun ke depan jika berhasil menggeliatkan ekonomi dan kehidupan sosial, bukan karena memindahkan ibu kota. Karena perbaikan ekonomi dan mengakrabkan kembali kehidupan berwarganegara saat ini menjadi kebutuhan bangsa agar bisa maju,” tukas Fahira.
Senator DKI Jakarta ini mengatakan, pemerataan ekonomi di Indonesia akan terwujud jika Presiden dan kabinetnya punya gagasan besar untuk melakukan lompatan ekonomi disertai dengan implementasi yang terukur dan konsisten. Kehidupan sosial dan politik juga akan berjalan baik jika sebagai pemimpin negara, Jokowi mampu berdiri dan duduk di atas semua golongan.
“Saat Pidato Kenegaraan kemarin, Presiden lantang mengatakan akan memimpin lompatan kemajuan bangsa ini. Cara terbaik agar bangsa ini mencapai kemajuan yang berkesinambungan adalah menguatkan pondasi ekonomi kita yang masih rapuh dan merekatkan kembali kehidupan antarwarganegara yang saat ini sedang renggang. Bukan mengerahkan semua sumberdaya untuk pindah ibu kota,” pungkas Fahira. [mc]